Mahkamah Konstitusi Perintahkan Yoon Serahkan Dekrit Darurat Militer dan Risalah Rapat Kabinet

Baca Juga

Presiden Yoon Suk Yeol (Foto: Yonhap)

FEMUSINDO.com - Mahkamah Konstitusi pada Rabu (18/12/2024) memerintahkan Presiden Yoon Suk Yeol untuk menyerahkan dekrit darurat militer yang dikeluarkannya pada tanggal 3 Desember serta risalah dari dua rapat Kabinet yang diadakan sebelum dan setelah darurat militer diberlakukan.

Lee Jin, juru bicara pengadilan, mengatakan kepada wartawan bahwa perintah tersebut dikirim secara elektronik pada hari Selasa saat pengadilan mengumpulkan bukti untuk persidangan pemakzulannya. Yoon juga diminta untuk menyerahkan rencananya untuk membela diri dan daftar bukti.

Sementara itu, Perwakilan Jung Chung-rai dari oposisi utama Partai Demokrat, yang mewakili Majelis Nasional dalam kasus pemakzulan sebagai ketua komite legislasi parlemen, diperintahkan untuk menyerahkan rencana tentang bagaimana Majelis akan mendukung kasus pemakzulannya dan daftar bukti.

Rapat-rapat kabinet yang dimaksud telah menjadi sumber kontroversi karena diduga mengabaikan prosedur yang berlaku. Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengatakan bahwa risalah rapat tersebut tidak ada, melansir Yonhap.

Terkait penetapan darurat militer, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi pada Rabu (18/12/2024) memanggil Presiden Yoon Suk Yeol untuk diinterogasi, namun yang bersangkutan mangkir alias tidak hadir.

Yoon telah diminta oleh tim investigasi gabungan yang terdiri dari CIO, polisi, dan unit investigasi kementerian pertahanan untuk hadir di kantor CIO di Gwacheon, tepat di selatan Seoul, pada pukul 10 pagi hari Rabu.

Yoon menghadapi tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada tanggal 3 Desember dan telah diskors dari tugasnya sambil menunggu persidangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya oleh Majelis Nasional.

Beberapa upaya untuk menyampaikan panggilan kepada Yoon gagal awal minggu ini setelah kantor kepresidenan menolak menerimanya atau mengembalikan surat tersebut.

Kepala CIO, Oh Dong-woon, mengatakan kepada komite legislasi Majelis Nasional pada hari Selasa bahwa pemanggilan tersebut sengaja ditolak dan lembaganya akan segera mengambil langkah-langkah "sah" sebagai tanggapannya.

Oh Dong-woon mengatakan, CIO sedang meninjau apakah kriteria terpenuhi untuk mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Yoon berdasarkan kesimpulannya bahwa tindakan tersebut paling sesuai dengan prosedur hukum, daripada mencoba melakukan penangkapan darurat tanpa surat perintah. (*)