Usai Ditetapkan Tersangka, Kantor Presiden Korsel Digerebek Polisi dan Eks Menhan Coba Bunuh Diri di Sel Tahanan

Baca Juga

Penyidik ​​polisi memasuki kompleks kantor kepresidenan di Seoul pada 11 Desember 2024 untuk menggeledah gedung kantor tersebut guna mencari materi yang terkait dengan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk Yeol minggu lalu. (Foto: Yonhap)

FEMUSINDO.com - Polisi mengakhiri upaya mereka selama berjam-jam pada Rabu (11/12/2024) untuk menggerebek kantor kepresidenan karena dinas keamanan presiden menolak untuk bekerja sama dalam penyelidikan mereka terhadap dugaan pemberontakan Presiden Korea Selatan (Korsel), Yoon Suk Yeol, melalui penerapan darurat militer singkat minggu lalu.

Sebaliknya, kantor Yoon secara sukarela menyerahkan dokumen dan materi yang "sangat terbatas" kepada polisi, melansir Yonhap.

Sebuah tim yang terdiri dari 18 penyidik ​​tiba di kompleks kantor kepresidenan sesaat sebelum tengah hari untuk mencari materi yang terkait dengan dekrit darurat militer, termasuk catatan rapat Kabinet yang diadakan sesaat sebelum Yoon mengumumkan perintah tersebut pada tanggal 3 Desember, menurut Kantor Investigasi Nasional Badan Kepolisian Nasional (NPA).

Namun, hingga pukul 4 sore, para penyelidik belum memasuki gedung kantor presiden karena pembicaraan masih berlangsung dengan dinas keamanan presiden mengenai bagaimana penggerebekan akan dilakukan.

Surat perintah penggeledahan mencantumkan Yoon sebagai tersangka, dan kantor presiden, ruang rapat Kabinet, Dinas Keamanan Presiden, dan gedung Kepala Staf Gabungan (JCS) sebagai subjek penggerebekan.

Markas besar JCS terletak di kompleks yang sama, dan komando darurat militer menggunakan ruang bawah tanah sebagai ruang situasi selama enam jam darurat militer diberlakukan. Polisi berusaha memasuki gedung untuk menyita materi yang terkait dengan operasinya.

Laporan sebelumnya mengatakan Yoon tidak berada di dalam gedung kantor kepresidenan pada saat percobaan penggerebekan itu, tetapi kemudian menjadi jelas karena laporan tersebut tidak dapat dikonfirmasi.

Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan dan pembangkangan. Ia juga dilarang meninggalkan negara itu, menjadi presiden pertama yang dijatuhi larangan keluar. Polisi menduga Yoon mendalangi pemberontakan tersebut.

Sementara itu, Mantan Menteri Pertahanan Korsel, Kim Yong-hyun, sudah dilakukan penahanan. Tapi, ia berusaha bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di Seoul timur, tempat ia ditahan atas tuduhan pemberontakan yang berkaitan dengan penyelidikan darurat militer, kata seorang pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12/2024).

Setelah upaya yang gagal itu, Kim ditahan di sel perlindungan dan kesehatannya tetap stabil, kata Shin Yong-hae, kepala pusat pemasyarakatan, kepada anggota parlemen selama sidang parlemen. (*)