Menlu Uni Eropa Bahas Pencabutan Sanksi Suriah Pasca Presiden Bashar al-Assad Digulingkan HTS

Baca Juga

Sumber Foto: Reuters

FEMUSINDO.com - Para menteri luar negeri Eropa bertemu pada akhir Januari membahas pencabutan sanksi terhadap Suriah.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan hal itu pada Minggu (12/1/2025) di Riyadh menjelang pertemuan para diplomat tinggi Timur Tengah dan Barat serta menteri luar negeri baru Suriah.

Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan para menteri luar negeri berkumpul di Brussels pada 27 Januari dalam upaya untuk memutuskan bagaimana blok 27 negara itu akan melonggarkan sanksi terhadap Suriah.

Setelah 13 tahun perang saudara, Presiden Suriah, Bashar al-Assad, digulingkan dalam serangan kilat oleh pasukan pemberontak yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebulan yang lalu. Kelompok tersebut telah membentuk pemerintahan sementara di Damaskus.

Keputusan Eropa untuk meringankan sanksi tergantung pada pendekatan pemerintahan baru Suriah dalam memerintah, yang harus mencakup "berbagai kelompok" dan perempuan serta "tidak boleh ada radikalisasi", kata Kallas, tanpa menjelaskan lebih lanjut, melansir Reuters.

"Jika kami melihat perkembangannya berjalan ke arah yang benar, kami siap untuk mengambil langkah berikutnya. Jika kami melihat bahwa arahnya tidak benar, maka kami juga dapat kembali ke langkah sebelumnya," jelasnya.

Konferensi hari Minggu, pertemuan pertama para pemimpin Barat dan kawasan yang diselenggarakan oleh negara adidaya regional Arab Saudi sejak Assad digulingkan, terjadi saat Damaskus mendesak Barat untuk mencabut sanksi guna membantu aliran dana internasional lebih lancar.

Dalam konferensi pers yang digelar setelah menutup konferensi tersebut, Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, mengatakan bahwa ia menekankan "pencabutan sanksi sepihak dan PBB yang dijatuhkan kepada Suriah karena sanksi yang berkelanjutan akan menghambat aspirasi rakyat Suriah untuk mencapai pembangunan."

AS, Inggris, Uni Eropa, dan negara-negara lain memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah setelah Assad menindak protes pro-demokrasi pada tahun 2011 yang berujung pada perang saudara. Namun, realitas baru di Suriah telah diperumit oleh sanksi terhadap HTS - dan beberapa pemimpinnya - karena selama ini HTS berafiliasi dengan Al Qaeda. (*)